Dokumen Regulasi DPMPTSP Kabupaten Agam
No. Judul Tentang Dokumen
1 Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2018 Penanaman Modal
2 Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2017 Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas PMPTSP dan Ketenagakerjaan
3 Peraturan Bupati Agam Nomor 11 Tahun 2017 Pedoman Penggunaan Tandatangan Elektronik Pada Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan di Dinas PMPTSP dan Ketenagakerjaan
4 Kep Ditjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktifitas Kemnaker RI nomor 2/434/LP.01.03/II/2021 Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Pembangunan Gedung Workshop dan Pemberian Peralatan Pelatihan Vokasi BLK Komunitas TA 2021
5 Peraturan Bupati Agam nomor 122 tahun 2018 Penetapan Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan DPMPTSP-Naker Agam
6 Peraturan Bupati Agam nomor 56 Tahun 2016 Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja DPMPTSP-Naker Agam
7 Peraturan Bupati Agam nomor 123 tahun 2018 SOP Perizinan dan Nonperizinan DPMPTSP-Naker Agam
8 Peraturan Bupati Agam Nomor 286 Tahun 2017 Tim Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal Kab Agam
9 Peraturan Bupati Agam Nomor 20 Tahun 2021 Standar Pelayanan DPMPTSP-Naker Kabupaten Agam
10 Peraturan Bupati Agam Nomor 21 Tahun 2020 Pedoman Penyusunan SOP
11 Peraturan Bupati Agam Nomor 28 Tahun 2015 Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2015-2030
12 Peraturan Bupati Agam nomor 81 Tahun 2022 Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja DPMPTSP Kabupaten Agam
13 Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
14 Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2012 Retribusi Perizinan Tertentu
15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG
16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja
17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Bangunan Gedung
18 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 PBNYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH